by

Pengembang Mulai Ragukan Komitmen Pemerintah Soal Proyek Listrik 35.000 MW

Pemerintah Jokowi – JK menegaskan bahwa proyek program 35.000 MW akan terus berjalan, bahkan pemerintah menargetkan proyek ini harus dapat terealisasi dalam waktu 5 tahun. Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan Energi Baru Terbarukan (EBT).

Pertemuan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said bersama Jajaran Direksi dan Komisaris PLN bersama pengembang listrik swasta
Pertemuan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said bersama Jajaran Direksi dan Komisaris PLN bersama pengembang listrik swasta di Ruang Serbaguna Samaun Samadikun, Jakarta (3/3/2016)

Menyikapi program pemerintah, Komisaris Utama PT Pat Petulai Energi, Dony Gouw mengatakan masih ada beberapa masalah mengganjal yang membuat pembangunan menjadi terhambat.

“Masih banyak permasalahan, salah satunya adalah banyaknya peraturan yang bisa ditafsirkan berbeda- beda, dan juga adanya bentrok kepentingan antara pengembang, pemerintah dan PLN. Ini yang harus kita benahi bersama,” tutur Dony saat berbincang dengan awak media di Pertemuan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral dan Pengembang Listrik Swasta di Kantor Dirjen Ketenagalistrikan ESDM (3/3/2016).

Dony mengatakan seharusnya pemerintah harus bergerak lebih cepat terlebih lagi di era ekonomi yang sangat terbuka ini. Ia mengatakan Indonesia memiliki potensi EBT dalam jumlah sangat besar, salah satu potensi besar yang ada yakni air, diyakini mampu mendorong percepatan proyek listrik raksasa ini.

“Pemerintah harus gerak cepat untuk pembangunan ini, karena akan ada dampaknya pada Masyarakat Ekonomi ASEAN yang sangat terbuka. Indonesia mempunyai potensi EBT yang sangat besar, salah satu potensi besar dan sudah banyak dibangun di dalam negeri ialah menggunakan energi air. Banyak keuntungan yang didapatkan dari pemanfaatan air, pertama, PLTA itu usianya bisa sangat panjang antara 50- 100 tahun, kapasitas daya keluaran PLTA relatif besar, kemudian teknologinya bisa dikuasai dengan baik oleh Indonesia, dan yang tidak kalah penting juga ialah bebas emisi karbon,” ujar Dony menjelaskan.

Salah satu Peraturan Menteri yaitu Peraturan Menteri No.19 tahun 2015 mengenai Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Air Dengan Kapasitas Sampai Dengan 10 MW (Sepuluh Megawatt) oleh PT Perusahaan Listrik Negara, harga jual listrik dari Independent Power Producer (IPP) kepada PLN untuk tahun 1-8 adalah US$ 12 cent dan US$ 7,5 cent untuk tahun selanjutnya sampai dengan tahun ke 20.

PLN sebagai eksekutor sampai dengan saat ini belum dapat mengeluarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) dengan alasan belum adanya kejelasan subsidi dari Pemerintah, karena harga beli tersebut masih di atas dari harga jual mereka. Ditambah hal itu juga berdampak pada semakin berbelit-belit nya pengurusan awal syarat-syarat sebagai pengembang di PLN Wilayah.

Tanggapan Direktur PT Klaai Dendan Lestari, Yogi Adhi Satria dan Menteri ESDM, Sudirman Said bisa Anda baca di halaman berikutnya

Tentang Penulis: Summase Sanjaya

Founder of Media Monitoring Club - Aktif mendengarkan siaran SW dari tahun 1996 hingga 2006. Pernah menjadi Program monitor Radio Jepang NHK World dari tahun 2001-2010, Technical Monitor KBS World Radio, Technical Monitor Radio Taiwan International, dan Technical Monitor Radio Deutsche Welle. Kini sedang menjadi blogger aktif untuk beberapa blog, termasuk blog Media Monitoring Club Ini.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one + 17 =