Anas Urbaningrum dan Kasus Hukumnya



Anas Urbaningrum (lahir di Blitar, Jawa Timur, 15 Juli 1969; umur 45 tahun) adalah Ketua Umum DPP Partai Demokrat dari 23 Mei 2010 hingga resmi diberhentikan pada 30 Maret 2013 setelah sebelumnya Anas menyatakan berhenti pada 23 Februari 2013. Terpilih pada usia 40 tahun menjadikannya salah seorang ketua partai termuda di Indonesia. Sebelumnya ia adalah Ketua Bidang Politik dan Otonomi Daerah DPP Partai Demokrat dan Ketua Fraksi Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat. Anas terpilih menjadi anggota DPR RI pada Pemilu 2009 dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI (Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kota Kediri, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Tulungagung dengan meraih suara terbanyak. Sejak terpilih menjadi ketua partai, ia mengundurkan diri dari jabatannya di DPR. Anas ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 22 Februari 2012. Dalam surat dakwaan Deddy Kusdinar, Anas disebutkan menerima Rp2,21 miliar dari proyek Hambalang untuk membantu pencalonannya sebagai ketua umum dalam kongres Partai Demokrat tahun 2010. Anas ditahan di rutan Jakarta Timur kelas 1 cabang KPK pada tanggal 10 Januari 2014.

Hakim Vonis Anas Urbaningrum 8 Tahun Penjara

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta menjatuhkan vonis 8 (delapan ) tahun penjara dan denda Rp 300 juta kepada mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.

Anas dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait proyek Hambalang dan proyek APBN lainnya.

“Menyatakan terdakwa bersalah, dan putusan delapan tahun penjara,” ujar Ketua Majelis Hakim, Haswandi saat membacakan putusan terhadap Anas, Rabu (24/9/2014).

Dalam sidang petang ini, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menilai Anas Urbaningrum memiliki pengaruh besar mengatur sejumlah proyek ketika menjabat sebagai Ketua DPP Partai Demokrat.

Bahkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan, pengaruh Anas semakin membesar ketika terpilih menjadi anggota DPR periode 2009-2014.

Anas Urbaningrum.
Anas Urbaningrum. (Foto: Pekanbaru.co)

“Dengan kedudukannya sebagai ketua DPP bidang politik terdakwa mempunyai pengaruh yang besar untuk mengatur proyek-proyek pemerintah yang bersumber dari APBN. Lalu terdakwa menjadi semakin besar setelah menjadi anggota DPR dan terpilih periode 2009-2014 serta ditunjuk sebagai ketua Fraksi Demokrat,” kata Anggota majelis hakim Sutio Jumagi memaparkan analisa yuridis di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (24/9/2014). (Sumber: TribunNews.com)

Divonis 8 Tahun Bui, Anas dan Akil Zikir Bareng di Rutan KPK

Anas Urbaningrum, terdakwa kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait proyek Hambalang, pencucian uang, dan proyek lainnya belum menentukan sikapnya terkait vonis 8 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 24 September 2014.

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini masih berpikir dan mendekatkan diri pada Tuhan sebelum mengambil keputusan terkait banding perkaranya.

“Masih Istikharah (salat meminta petunjuk Tuhan), kan (putusannya) baru kemarin, jadi masih Istikharah,” ujar Anas Urbaningrum saat ditemui di depan Rutan KPK, Jakarta, Kamis (25/9/2014).

Di dalam rutan, Anas juga mengaku kerap melakukan ibadah zikir bersama sejumlah tahanan KPK lainnya seperti mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar dan pengusaha yang terlibat pada kasus korupsi Tanggul Laut di Biak Numfor, Teddy Renyut. (liputan6)

KPK akan Banding Vonis Anas Urbaningrum

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengisyaratkan akan mengajukan upaya hukum banding atas vonis majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta terhadap terdakwa Anas Urbaningrum. Pasalnya vonis itu dinilai masih di bawah 2/3 tuntutan Jaksa KPK.

“Apalagi menurut kami dakwaan kesatu primer dan ketiga juga berhasil dibuktikan JPU (Jaksa Penuntut Umum KPK),” kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto lewat pesan singkat yang diterima wartawan, Rabu (24/9/2014).

Meski begitu, Bambang menyatakan KPK menghormati putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.
Karena, lanjut Bambang, majelis hakim tetap independen dn obyektif di tengah tekanan dan manuver dari kelompok loyalis Anas. (TribunNews.com)

Terkait Vonis Anas, KY Nilai Pengadilan Tipikor Belum Konsisten

Komisi Yudisial menilai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta belum konsisten dalam memaknai kewenangan penegak hukum. Sejauh ini, masih ada hakim Tipikor yang menilai jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang membawa perkara pencucian uang ke pengadilan.

Contohnya, hakim ad hoc yang mengadili perkara kasus dugaan korupsi dan pencucian uang dengan terdakwa mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Dua hakim Tipikor tersebut, yakni Slamet Subagyo dan Joko Subagyo, menyampaikan pendapat berbeda yang intinya menilai jaksa KPK tidak berwenang menuntut pencucian uang.

“Ada Pengadilan Tipikor yang tidak ada masalah jaksa mengajukan dakwaan TPPU, tapi ada hakim yang menganggap KPK tidak bisa mengadili TPPU. Ini bagaimana ini kan pengadilan di bawah MA berbeda dalam memaknai kewenangan penegak hukum, nah yang seperti inilah inkonsistensi yang menjadi problem tersendiri,” kata Ketua KY Suparman Marzuki saat dihubungi wartawan, Kamis (25/9/2014).

Kendati demikian, Suparman menilai tidak ada pelanggaran etik yang dilakukan majelis hakim Tipikor yang menangani perkara Anas. KY memantau proses persidangan Anas sejak awal hingga akhir.

Hasil pemantauan KY selama ini, kata Suparman, menunjukkan bahwa proses persidangan berjalan normal. (Kompas.com)



Informasi ini masuk dalam bahasan:

- analisis kasus korupsi anas urbaningrum - contoh kasus korupsi dan analisisnya - kasus korupsi anas urbaningrum lengkap - analisa kasus terkait banding - analisa mengenai kasus anas urbaningrum - analisis kasus anas urbaningrum - uraian kasus korupsi hambalang annas urbaningrum - analisis kasus korupsi terbaru - analisis singkat kasus korupsi anas urbaningrum - artikel anis urbaningrum

Artikel Terkait dan Link Sponsor

Anas Urbaningrum dan Kasus Hukumnya Post in | Last updated: September 25th, 2014 - 15 views
Gravatar Image
Founder of Media Monitoring Club - Aktif mendengarkan siaran SW dari tahun 1996 hingga 2006. Pernah menjadi Program monitor Radio Jepang NHK World dari tahun 2001-2010, Technical Monitor KBS World Radio, Technical Monitor Radio Taiwan International, dan Technical Monitor Radio Deutsche Welle. Kini sedang menjadi blogger aktif untuk beberapa blog, termasuk blog Media Monitoring Club Ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 + 8 =